beritasumbar.org – Seiring berjalannya 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet semakin menguat. Berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga organisasi sipil, menyoroti kinerja menteri-menteri yang dinilai belum sejalan dengan visi dan misi presiden.
Evaluasi Kinerja dan Ketidakseiramaan
Presiden Prabowo telah memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan perombakan kabinet. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, ia menyatakan tidak akan segan menindak menteri yang tidak bekerja serius untuk kepentingan rakyat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan peringatan bagi para menteri untuk mengevaluasi kinerja mereka secara internal .
Dasco juga mengakui adanya informasi tentang menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo, namun menekankan bahwa keputusan untuk reshuffle atau teguran sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden .
Desakan dari Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA), turut menyuarakan keprihatinan terhadap ketidakstabilan kebijakan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Mereka menyoroti perubahan kebijakan yang mendadak dan membingungkan, seperti aturan penjualan gas LPG 3 kg, sebagai indikasi lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan. JAKA mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menterinya dan mempertimbangkan langkah reshuffle kabinet .
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, juga mendukung desakan reshuffle, khususnya terhadap menteri-menteri yang masih terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ia menilai bahwa keberadaan menteri-menteri tersebut dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif .
Reshuffle Perdana dan Dampaknya
Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle perdana dengan mengganti Satryo Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pergantian ini merupakan peringatan bagi anggota kabinet lainnya bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan, dan menteri yang tidak memenuhi ekspektasi dapat diganti kapan saja .
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai bahwa reshuffle ini menunjukkan adanya kesalahan dalam proses rekrutmen awal menteri. Ia menekankan bahwa faktor kinerja menjadi pertimbangan utama dalam reshuffle tersebut, meskipun desakan dari masyarakat juga tidak bisa diabaikan.
Desakan reshuffle kabinet Prabowo mencerminkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Dengan berbagai sinyal dan desakan yang muncul, keputusan Presiden Prabowo dalam merombak kabinetnya akan menjadi penentu arah pemerintahan ke depan. Evaluasi kinerja dan keselarasan visi antara presiden dan menteri menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
About the Author
