Aksi tanggap darurat di Sumatera pasca-dilanda serangkaian bencana banjir bandang dan longsor telah beranjak ke fase krusial: rehabilitasi dan rekonstruksi. Di tengah kekhawatiran publik mengenai ketersediaan sumber daya untuk memulihkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki dana cukup untuk membiayai seluruh agenda pemulihan.
Pernyataan lugas ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Presiden Prabowo, dengan nada optimis namun serius, menyatakan bahwa anggaran pemulihan berasal dari hasil efisiensi ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, kita punya uang sekarang. Inilah buah dari efisiensi yang telah kita lakukan,” tegas Prabowo, membungkam spekulasi dan protes terhadap kebijakan penghematan sebelumnya.
Strategi Pendanaan Unik dan Percepatan di Lapangan
Langkah pendanaan yang ditempuh pemerintah ini terbilang unik, menjadikan efisiensi sebagai pilar utama penopang penanganan bencana skala masif. Kecukupan anggaran tersebut difokuskan tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga pada dukungan operasional pemerintah daerah. Sebagai bukti komitmen, pemerintah telah menyalurkan dana operasional taktis langsung kepada daerah terdampak. Setiap gubernur dan bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak musibah ini menerima dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar. Ini adalah amunisi cepat di luar alokasi anggaran utama untuk pascabencana Sumatera.
Selain suntikan dana segar, kecepatan adalah kunci. Presiden menargetkan pemulihan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur vital dan pembangunan hunian tetap (huntap), dapat rampung dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Untuk mengakselerasi proses tersebut, Prabowo berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pembentukan badan ad hoc ini bertujuan untuk memotong birokrasi dan memastikan seluruh sumber daya terkonsentrasi pada pemulihan pascabencana Sumatera.
Tantangan Infrastruktur dan Jaminan Keselamatan
Meski ketersediaan dana bukan lagi menjadi kendala, sejumlah tantangan teknis di lapangan masih menghadang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), misalnya, melaporkan bahwa pemulihan sektor energi menghadapi kendala berat. Kerusakan parah pada jaringan kelistrikan, khususnya di area rawan seperti Aceh dan Sumatera Utara, memerlukan penanganan yang cermat.
“Kabel yang melewati area yang masih tergenang berbahaya. Jika dipaksakan menyambung listrik, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa,” ujar Prabowo, menekankan bahwa prinsip keselamatan warga dan petugas menjadi prioritas utama, bahkan di tengah desakan percepatan pemulihan. Pemulihan kelistrikan di wilayah pascabencana Sumatera harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.
Sementara itu, untuk daerah dengan tingkat kerusakan terparah, terutama di Sumatera Barat, pemerintah telah menginventarisasi lahan negara dan lahan BUMN untuk relokasi. Upaya ini sejalan dengan perkembangan berita Sumbar terbaru yang melaporkan masih adanya banjir bandang susulan dan perlunya penanganan darurat yang masif. Pemerintah, melalui Menteri Perumahan, telah memulai pembangunan 2.000 unit huntap untuk para pengungsi.
Misi Kebersamaan : Membangun Kembali dengan Sinergi
Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dan menghilangkan ego sektoral dalam proses yang rumit ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melaporkan telah mengerahkan empat batalion tambahan, terdiri dari Batalyon Zeni dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), untuk membantu membuka akses darat dan pembangunan infrastruktur di kawasan terdampak. Sementara itu, Mendikdasmen fokus pada pemulihan sektor pendidikan, mengingat ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Urgensi pemulihan sekolah di wilayah pascabencana Sumatera ini tidak dapat dikesampingkan.
Dalam sebuah pesan yang kuat, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran untuk fokus pada kerja nyata dan menjauhi “wisata bencana” atau kepentingan pribadi. “Kita harus fokus membantu korban. Jangan sibuk foto-foto di lokasi bencana,” imbaunya.
Keterlibatan berbagai pihak, dari jajaran menteri, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, mencerminkan keseriusan negara untuk hadir secara utuh. Dengan kecukupan dana yang dijamin dan koordinasi yang diperkuat, optimisme muncul bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Sumatera dapat selesai sesuai target yang dicanangkan. Langkah-langkah masif seperti pembentukan Satgas, penyiapan lahan relokasi, hingga pengiriman dana taktis operasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam melewati masa sulit ini.
About the Author
