Bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital kota. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah layanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi, dan hasilnya cukup mengkhawatirkan: layanan PDAM Padang lumpuh total di beberapa kawasan, menyulitkan ribuan warga untuk mendapatkan pasokan air bersih yang layak.
🧐 Kondisi di Lapangan : Sumber Air Kotor dan Jaringan Rusak
Kunjungan komisi terkait DPRD menemukan bahwa penyebab utama terhentinya layanan adalah kerusakan parah pada intake dan pipa transmisi akibat arus deras air bah. Sebagian besar fasilitas pengolahan air baku, yang menjadi jantung operasional, terendam lumpur dan material bebatuan. Layanan air bersih terhenti secara signifikan. Selain itu, kondisi air baku yang tersedia menjadi sangat keruh dan berlebihan kadar lumpurnya (turbiditas tinggi), jauh melampaui batas toleransi untuk diolah.
“Temuan kami menunjukkan bahwa sistem utama pengolahan air memang tidak mampu beroperasi maksimal. Ibaratnya, PDAM Padang lumpuh karena ‘urat nadi’ pasokan airnya terputus dan tercemar. Ini adalah masalah serius yang perlu penanganan cepat dan terkoordinasi,” ujar salah satu anggota dewan dalam rilis pers yang juga memuat info Sumbar terkini mengenai dampak pasca-bencana.
🛠️ Tantangan dan Respons Cepat : Bukan Sekadar Perbaikan Fisik
Respons cepat dari manajemen PDAM Padang, meskipun sudah dilakukan, ternyata belum mampu menanggulangi skala kerusakan yang ada. Fokus awal tertuju pada pembersihan instalasi dan perbaikan darurat. Namun, tantangan terbesarnya adalah mengembalikan kualitas air baku.
“Kami menyadari bahwa PDAM Padang lumpuh sementara waktu. Upaya yang kami lakukan meliputi penggelontoran lumpur, pemasangan pipa-pipa sementara, serta pengerahan armada tangki air,” jelas Direktur Teknik PDAM Padang. Penjelasan ini diperkuat dengan fakta bahwa perbaikan fisik memakan waktu, terutama di bagian intake Lubuk Minturun dan Site Batang Harau yang mengalami kerusakan terparah. Dampak buruknya terasa hingga ke permukiman padat penduduk yang bergantung penuh pada distribusi PDAM.
Di tengah kondisi darurat ini, upaya kemanusiaan mulai terlihat. Berbagai lembaga, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi nirlaba, bahu-membahu mendistribusikan air bersih menggunakan truk tangki. Kebutuhan air mendesak ini menjadi prioritas utama pemda Padang saat ini.
💡 Solusi Jangka Panjang dan Rekomendasi DPRD
DPRD tidak hanya berhenti pada peninjauan, tetapi juga memberikan sejumlah rekomendasi mendesak yang berorientasi pada ketahanan infrastruktur. Mereka menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting untuk merancang sistem yang lebih tangguh terhadap bencana alam.
1. Relokasi atau Penguatan Intake
Sistem intake yang rawan banjir harus dipertimbangkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman atau dibangun dengan struktur pelindung yang jauh lebih kokoh. Rancangan ini harus mempertimbangkan debit air maksimal saat banjir bandang.
2. Peningkatan Kapasitas Cadangan
PDAM harus memiliki sumber air alternatif atau reservoir cadangan yang memadai untuk menjamin suplai minimum, bahkan saat PDAM Padang lumpuh karena kerusakan pada satu jalur utama. Hal ini krusial untuk stabilitas pasokan saat darurat.
3. Modernisasi Sistem Monitoring
Diperlukan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang terintegrasi untuk mendeteksi peningkatan turbiditas air secara drastis, memungkinkan operator untuk mematikan sementara pengolahan dan mencegah kerusakan mekanis yang lebih fatal. Berita terkini seputar infrastruktur di Padang menunjukkan bahwa sistem seperti ini masih minim.
📢 Penutup : Komitmen Pelayanan Publik yang Tak Boleh Goyah
Kejadian PDAM Padang lumpuh pasca-banjir ini menyoroti kerapuhan layanan publik di tengah ancaman bencana yang kian nyata. Meskipun upaya perbaikan terus berlangsung, DPR menuntut PDAM untuk menyusun rencana kontinjensi (Contingency Plan) yang jauh lebih matang dan transparan. Warga Padang berhak atas layanan air bersih yang andal. Penguatan anggaran dan teknologi menjadi kunci agar krisis serupa tidak terulang, memastikan bahwa kapan pun bencana datang, vitalitas kota dapat pulih dengan cepat.
About the Author
